Maret 2024 menjadi bulan yang mencemaskan bagi warga di sekitar Ijen, Jawa Timur. Mata air yang selama ini jernih dan segar tiba-tiba berubah menjadi kehijauan, meninggalkan rasa pahit dan sensasi kering di tenggorokan. Lebih dari 200 kepala keluarga di Dusun Watucapil, Margahayu, dan Kebunjeruk merasakan dampaknya. Warga menduga perubahan ini ada kaitannya dengan aktivitas pengeboran Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen Blawan. Limbah cair dari pengeboran diduga mengalir ke sumber air mereka.
Tak lama setelah air berubah, gangguan kesehatan mulai bermunculan. Mual, diare, dan anak-anak menjadi korban paling rentan. Beberapa dari mereka harus dirawat di fasilitas kesehatan. Salah satu perangkat desa di Kalianyar, Donny, menceritakan, “Anak-anak itu mual dan diare, ada 3-4 orang yang opname. Masyarakat meyakini ini dari air yang kita konsumsi.”
PT Medco Cahaya Geothermal, perusahaan yang mengelola proyek, membantah tuduhan tersebut. Mereka menilai keluhan warga tidak bisa langsung dikaitkan dengan operasional proyek. Warga pun merasa diabaikan. “Mereka bilang ‘Oh, tidak bisa seperti itu [dikaitkan]’,” ujar Donny.
Sebagai respons, perusahaan sempat mencari sumber air alternatif, namun rencana itu kandas karena lokasinya terlalu jauh. Akhirnya, pada April 2024, mereka hanya memberikan bantuan air bersih sementara dan menutup saluran pembuangan limbah yang diduga menjadi sumber pencemaran.
Uji Laboratorium dan Temuan Lain
Untuk memastikan kondisi, Magdalene bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melakukan uji laboratorium pada lima mata air di Desa Kalianyar. Hasilnya? Seluruh sampel masuk kategori tercemar ringan. Meski begitu, peneliti kimia lingkungan Rifnida Azmi Fitratian menjelaskan, pencemaran bisa berasal dari banyak faktor, seperti material organik, kotoran hewan, atau residu pupuk. Namun, ia menekankan pentingnya pemantauan berkala karena mata air ini menjadi sumber utama air bersih warga.
Cerita serupa juga terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sita, seorang petani berusia 41 tahun, mengaku debit air ke sawahnya berkurang drastis sejak perusahaan beroperasi. Akibatnya, hasil panen menurun dan pendapatan keluarganya tertekan. “Sejak ada perusahaan itu aliran (air) ini ya berkurang jadi segitu,” keluhnya.
Tak hanya air, udara pun ikut tercemar. Kepala Puskesmas Sibanggor Jae, Miva Riani Siregar, mencatat peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di desa-desa sekitar proyek. Lebih mengkhawatirkan lagi, kebocoran gas H2S berulang kali terjadi. Pada 2021, lima warga meninggal dunia akibat kebocoran. Tahun berikutnya, 58 warga muntah, pusing, hingga pingsan. Dan pada Februari 2024, 123 warga kembali keracunan.
Bekas Proyek yang Tak Kunjung Sembuh
Di Mataloko, Nusa Tenggara Timur, warga hidup dengan sisa-sisa proyek panas bumi yang sudah mati lebih dari satu dekade. Meski pembangkit listrik sudah tak beroperasi, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih kerap muncul. Inu dan Maria Baka, yang tinggal sekitar satu kilometer dari lokasi semburan, seringkali terbangun oleh bau sulfur pekat. Bau itu memicu sesak napas dan gatal-gatal pada kulit. “Katanya kita alergi udara. Ya Rp50 ribu satu hari beli obat. Salep untuk digosok,” kata mereka.
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa di balik mimpi energi bersih dan berkelanjutan, ada harga mahal yang harus dibayar warga. Hak atas air bersih, udara sehat, dan kehidupan layak seolah menjadi taruhan. Pertanyaannya, mampukah kita mewujudkan transisi energi tanpa mengorbankan mereka yang tinggal di lingkar panas bumi?
