Seorang perempuan bernama Melkiana Duwita, yang sedang mengandung tujuh bulan, ditemukan meninggal di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Selasa malam (2/7). Menurut laporan yang diterima, ia tewas tertembak bersama janin yang dikandungnya. Dugaan sementara, peluru berasal dari pos militer yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya di kawasan Jaringan (J2) Kota Sugapa.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengonfirmasi adanya penembakan. Suara tembakan terdengar dari Pos Militer Indonesia di J2, Kampung Bilogai dan Kampung Wandoga, sebelum korban ditemukan dalam kondisi tertembak. "Ada penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat militer Indonesia dari dalam pos, yang ditujukan ke rumah-rumah warga sipil hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa seorang ibu hamil," ujar Sambom.
Korban Berjatuhan Setiap Hari
Kematian Melkiana menambah panjang daftar warga sipil yang tewas di Intan Jaya. Dalam rentang 29 Juni hingga 2 Juli, setidaknya empat orang dilaporkan meninggal akibat tembakan. Selain Melkiana, korban lainnya adalah seorang gembala bernama Elianus Agimbau, seorang pemuda bernama Okto Tigau, dan bayi yang dikandung Melkiana. Tragedi ini terjadi di tengah meningkatnya operasi keamanan dan kekerasan bersenjata di wilayah tersebut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti pola kekerasan yang terus berulang. Menurutnya, warga sipil selalu menjadi pihak yang paling rentan ketika pendekatan keamanan dikedepankan. "Ini bukti nyata bahwa kekerasan di Tanah Papua belum menemui titik terang. Dominasi pendekatan militeristik justru kerap melahirkan siklus kekerasan baru," jelasnya.
Kerentanan Berlapis yang Dialami Perempuan
Siti Aminah Tardi dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menambahkan bahwa kasus Melkiana menunjukkan kerentanan berlapis yang dialami warga sipil, terutama perempuan. Selain tinggal di zona konflik, korban juga seorang ibu hamil, sehingga menghadapi risiko ganda akibat gender, kondisi kehamilan, etnis, dan situasi keamanan. "Penting untuk segera dilakukan penyelidikan independen dan akuntabel agar tidak terjadi impunitas dan tidak memperburuk kekerasan di Papua," tegasnya.
Usman Hamid juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna mengusut kasus-kasus pembunuhan di luar hukum secara objektif. "Pihak berwenang harus mengusut tuntas, secara transparan dan independen, atas kematian Ibu Melkiana dan seluruh rangkaian kekerasan sebelumnya," tutupnya.
Kematian Melkiana adalah pengingat pahit bahwa femisida—pembunuhan berbasis gender—masih terjadi di Indonesia. Nyawa perempuan dan anak-anak terus menjadi taruhan di tengah militerisasi yang tak kunjung berakhir. Sampai kapan warga harus membayar ongkos konflik dengan nyawa mereka?
