Perkebunan rakyat adalah salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama di sektor sawit. Namun, untuk memastikan produktivitas dan daya saingnya terus meningkat, dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) baru-baru ini menunjukkan komitmennya dengan aktif menjalin kolaborasi bersama pemerintah kabupaten. Langkah ini diwujudkan lewat partisipasi BPDP dalam APKASI Expo 2026 di Tangerang, sebuah ajang tahunan yang mempertemukan para kepala daerah.

Di acara tersebut, BPDP tidak hanya membuka booth informasi, tetapi juga menggelar talkshow bersama direktur-direkturnya. Mereka ingin memastikan program-program yang sudah dirancang bisa berjalan mulus di lapangan. Hal ini penting karena pemerintah kabupaten dianggap memiliki peran strategis untuk mempercepat implementasi berbagai program perkebunan.

Peran Kunci Pemerintah Kabupaten

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menekankan bahwa pemerintah kabupaten adalah mitra yang paling dekat dengan pekebun. Mereka lebih paham kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Menurut Zaid, sinergi antara pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan perkebunan tidak hanya fokus pada sektor hulu, tetapi juga memberi nilai tambah di hilir.

“Kami punya instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman kondisi lapangan,” jelas Zaid. Harapannya, kolaborasi ini membuat program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak luas.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Salah satu program yang jadi sorotan adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menyebut pemerintah kabupaten bisa membantu mempercepat proses usulan dan verifikasi calon penerima, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul. Data hingga Agustus 2026 menunjukkan PSR sudah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan 428.745 hektare dan dana disalurkan mencapai Rp12,86 triliun.

“Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dan BPDP, semakin cepat manfaat program dirasakan pekebun,” ujar Normansyah. Ia berharap proses yang bisa dipercepat di daerah akan segera dibantu oleh pemda setempat.

SDM dan Riset: Investasi Jangka Panjang

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset. Menurutnya, ini adalah investasi jangka panjang untuk industri perkebunan Indonesia. “Kita ingin masyarakat di daerah punya akses ke pendidikan dan pelatihan relevan, sementara hasil riset bisa menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP sudah memberi manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Tahun 2026, kuota beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Pemerintah kabupaten diharapkan bisa membantu memperluas informasi dan akses masyarakat ke program ini, sekaligus mengidentifikasi potensi daerah untuk riset.

Membangun Kesejahteraan Bersama

Melalui ajang seperti APKASI Expo, BPDP ingin komunikasi dan koordinasi dengan pemkab semakin kuat. Tujuannya jelas: program perkebunan berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Zaid menutup dengan pesan inspiratif, “Pembangunan perkebunan bukan hanya soal tanaman atau angka produksi, tapi tentang menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor ini. Mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan pekebun.”

Dengan kolaborasi yang solid, bukan tidak mungkin perkebunan rakyat Indonesia bisa semakin produktif dan berdaya saing di kancah global. Semua pihak punya peran, dan saat kita bersatu, hasilnya pasti lebih manis.